PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT (PSM)

Tenaga fungsional PSM di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2017 ini berjumlah 10 orang yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan yang semuanya bekerja sama dan berbaur untuk berupaya menjadi ujung tombak penggerakan swadaya masyarakat. Secara umum tugas seorang PSM adalah melakukan persiapan penggerakan swadaya masyarakat, melakukan penggerakan masyarakat, dan mengevaluasi penggerakan masyarakat.

IMG-20170131-WA0000

Berikut adalah informasi mengenai PSM menurut Kepmenpan N0. 58 tahun 2004 tentang Penggerak Swadaya Masyarakat:

Penggerak Swadaya Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabata berwenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang penggerakan masyarakat (Pasal 1 ayat 1) .

Mengenai Penilaian dan Penetapan Angka Kredit:

  1. Penilaian dan penetapan angka kredit PSM dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yaitu setiap 3 bulan, sebelum periode kenaikan pangkat PNS (Pasal 13 ayat 3)
  2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:

Pejabat Pembina kepegawaian daerah Kabupaten/kota atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya eselon II) bagi penggerak swadaya masyarakat penyelia dan Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama sampai dengan Penggerka swadaya masyarakat madya di lingkungan masing-masing (Pasal 14 ayat 1d).

  1. Dalam melaksanakan tugas pejabat sebagaimana dimaksud diatas dibantu oleh:
  • Tim penilai jabatan fungsional PSM: daerah kab/kota bagi pejabat Pembina kepegawaian daerah kab/kota yang selanjutnya disebut tim penilai kabupaten/kota (pasal 14ayat 2d).
  • Apabila di lingkungan propinsi/kabupaten/kota belum dapat dibentuk tim penilai karena belum atau tidak ada anggota yang memenuhi syarat menjadi anggota tim penilai, maka penilaian dan penetapan angka kredit PSM dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan PSM di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (pasal 14 ayat 3).
  1. Anggota tim penilai dengan susunan sebagai berikut:
  • Ketua merangkap anggota
  • Wakil ketua merangkap anggota
  • Sekertaris merangkap anggota
  • Sekurangnya 4 orang anggota (Pasal 15 ayat 1)
  1. Syarat menjadi tim penilai:
  • Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat PSM yang dinilai
  • Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja PSM
  • Dapat aktif melakukan penialaian (Pasal 15 ayat 2)
  1. Pembentukan dan susunan keanggotan tim penilai propinsi, kab/kota ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota (Pasal 15 ayat 4)
  2. Usul penetapan angka kredit diajukan oleh:

Pejabat yang membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon III) kepada pejabat Pembina kepegwaian daerah kab/kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk olehnya (Pasal 18d).

Demikian informasi tentang PSM, semoga dengan tulisan ini dapat bermanfaat untuk kita.